
Ilustrasi perempuan. Foto: miya227/Shutterstock
Visiokreatif.com – China. Sebuah perusahaan di China memberikan deadline untuk menikah bagi karyawan. Perusahaan Shuntian Chemical Group yang terletak di Provinsi Shandong, China Timur mengumumkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka pernikahan di perusahaan tersebut pada Januari 2025.
Dilansir South China Morning Post, perusahaan tersebut mewajibkan karyawannya yang masih lajang dan bercerai untuk segera menikah paling lambat pada akhir September 2025. Kebijakan ini berlaku bagi karyawan yang berusia 28–58 tahun dari total 1200 pekerja di sana.
Karyawan yang belum menikah pada bulan Maret mendatang akan diminta untuk menulis surat pernyataan yang mengkritik dirinya sendiri karena tidak memiliki pasangan. Mereka juga akan dievaluasi jika masih belum menikah pada bulan Juni. Sementara itu, karyawan yang masih lajang hingga akhir September akan dipecat.
Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2001 itu mengklaim bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dari pelestarian nilai-nilai tradisional China. Selain itu, pihaknya juga menyebut aturan ini dibuat untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan angka perkawinan.
“Tidak menanggapi seruan pemerintah untuk meningkatkan angka pernikahan adalah tindakan tidak setia. Membiarkan diri melajang bukanlah tindakan yang baik. Tidak memenuhi harapan rekan kerja adalah tindakan yang tidak adil,” begitu bunyi pengumuman itu seperti dikutip dari SCMP.
Sebelumnya, pemerintah China memang sedang gencar dalam kampanyenya untuk meningkatkan angka pernikahan. Pasalnya, jumlah pernikahan di China menurun drastis dari 7,68 juta pada tahun 2023 menjadi 6,1 juta pernikahan pada tahun 2024.
Dapat teguran dari Biro Sumber Daya Manusia
Kebijakan yang memaksa karyawan untuk menikah itu menuai kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, Biro Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial setempat mengatakan kepada The Beijing News bahwa pihaknya telah memberikan teguran langsung bagi perusahaan itu.
Mereka juga memastikan perusahaan tersebut segera mencabut kebijakan pernikahan yang baru diresmikan. Pihaknya menyebut tidak akan ada karyawan yang dipecat karena statusnya masih lajang.
Seorang staf dari pemerintahan juga menyebut kebijakan yang dikeluarkan oleh Shuntian Chemical Group melanggar Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Kontrak Kerja China. Seorang profesor madya di Peking University Law School, Yan Tian, mengatakan kepada Beijing News bahwa kebijakan itu bertentangan dengan hak kebebasan menikah setiap orang. Menurut Yan, perusahaan tidak seharusnya ikut campur dalam rencana pernikahan para pekerja karena hal itu tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. (*)